imbalan bunga pajak. 22/KM. imbalan bunga pajak

Imbalan Bunga Ketentuan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Tarif bunga per bulan Pasal11ayat(3),Pasal17BayatAdapun tarif imbalan bunga dihitung sejak batas waktu penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak berakhir sampai dengan saat dilakukan pengembalian kelebihan. bahwa berdasarkan Diktum KELIMA Keputusan Menteri Keuangan Nomor 488/KMK. Perpajakan Tarif bunga per bulan 1. Bunga Obligasi adalah imbalan yang diterima dan/atau diperoleh pemegang Obligasi dalam bentuk bunga dan/atau diskonto. wijaya87. a. nota perhitungan pemberian imbalan bunga. Imbalan bunga juga diberikan terhadap pembayaran lebih Surat Tagihan Pajak yang telah diterbitkan berdasarkan Pasal 14 ayat (4) dan Pasal 19 ayat (1) sehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, yang memperoleh pengurangan atau. Impor Untuk Dipakai. BERUPA BUNGA DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA PERIODE 1 APRIL 2021 SAMPAI DENGAN 30 APRIL 2021 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,. Terbitnya SKPIB tersebut membuat besaran imbalan bunga yang diberikan kepada wajib pajak dapat diketahui. tarif bunga sebagai dasar penghitungan sanksi administratif berupa bunga dan pemberian imbalan bunga periode 1 desember 2022 sampai dengan 31 desember 2022. Di Indonesia, terdapat beberapa jenis pajak yang akan dikenakan kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP). Untuk lebih memahami hak dan kewajiban pajak Anda, silahkan disimak berbagai istilah umum perpajakan pajak berikut ini. JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan menetapkan tarif bunga per bulan yang menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi berupa bunga dan pemberian imbalan bunga periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Januari 2023. Tarif PPh 23 sebesar 2%. Tanggal Peraturan. BERUPA BUNGA DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA PERIODE 1 DESEMBER 2020 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020. Dalam surat ini disebutkan bahwa pemberian penghargaan kepada pembeli sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan lainnya atau imbalan prestasi dikenai PPN. KUP - Ketentuan Umum Perpajakan. 599. Nomor 11 : Diisi dengan tanggal Surat Pemberitahuan Tahunan atau Masa yang bersangkutan diterima di KPP. Kategori Peraturan. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh. 6. besarnya imbalan bunga yang diberikan kepada Wajib Pajak. 000. Artinya, imbalan bunga yang diterima pemberi pinjaman online dikenakan PPh 23 untuk pemberi pinjaman dalam negeri dan PPh 26 untuk pemberi pinjaman luar negeri,. Sehubungan dengan Undang-undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, Pemerintah menyadari bahwa untuk memberikan keadilan, meningkatkan kepatuhan, memberikan kepastian hukum, serta mendukung kemudahan berusaha bagi Wajib Pajak, diperlukan penyesuaian besaran tarif bunga sebagai dasar penghitungan sanksi. 03/2018. Ketentuan pemberian imbalan bunga dapat dilihat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2021. lembar ke-2 untuk kppn. bahwa berdasarkan Diktum KEEMPAT Keputusan Menteri. 000. Imbalan Bunga. 6. Pasal 19 ayat (1), Pasal 19 ayat (2), dan Pasal 19 ayat (3) 0,58% (nol koma delapan persen) 2. t. 010/2020 tentang Tarif Bunga Sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga, kewenangan penetapan tarif bunga per bulan sebagai dasar penghitungan sanksi administrasi berupa bunga dan pemberian. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 34/KMK. Tetapi lebih rendah. Ketentuan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan: Tarif bunga per bulan: 1. Pembayaran dilakukan pada tanggal 15 setiap bulan. Imbalan Bunga bagi Wajib Pajak. Saat terutangnya Pajak Penghasilan Pasal 23 UU PPh adalah pada saat pembayaran, saat disediakan untuk dibayarkan (seperti: dividen) dan jatuh tempo (seperti: bunga dan sewa), saat yang ditentukan dalam kontrak atau perjanjian atau faktur (seperti: royalti, imbalan jasa teknik atau jasa manajemen atau jasa lainnya). SOLUTIONS. Konsep dari imbalan bunga pada dasarnya adalah apabila Wajib Pajak memiliki kelebihan pembayaran pajak atas putusan pengadilan pajak yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya, maka Direktorat Jenderal Pajak (DJP) wajib untuk dapat memberikan hak atas kelebihan tersebut. Nomor 9 : Diisi dengan jenis pajak yang diberikan imbalan bunga. Yth Rekan Ortax, Perusahaan kami dinyatakan kurang bayar sebesar 10M oleh Direktur Jenderal Pajak, Pada tanggal 17 mei 2012 kami membayar 50% dari kurang bayar perusahaan kami dan mengajukan keberatan ke peradilan pajak. (3) Imbalan Bunga Pajak Daerah diberikan berdasarkan putusan keberatan dan putusan pengadilan pajak yang ditindaklanjuti dengan pembuatan : a. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 34/KMK. Nomor 10 : Diisi dengan Masa Pajak (apabila ada), Tahun Pajak yang diberikan imbalan bunga. BERUPA BUNGA DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA PERIODE. Pasal 19 ayat (1), Pasal 19 ayat (2), dan Pasal 19 ayat (3) 0,61% (nol koma enam satu. 28-12-2007. 000. (1) Wajib Pajak diberikan imbalan bunga dalam hal pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya sehingga menyebabkan kelebihan pembayaran pajak. Pasal 21 oleh pemberi kerja diberikan Penghasilan Tidak Kena Pajak sebesar Rp15. Glosarium. JAKARTA, DDTCNews – Rancangan omnibus law perpajakan masih menjadi bahasan media nasional pada hari ini, Selasa (11/2/2019). Cara pengajuan: Wajib Pajak menyampaikan permohonan imbalan bunga ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. BERUPA BUNGA DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA PERIODE 1 DESEMBER 2020 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga adalah surat keputusan yang menentukan jumlah imbalan bunga yang diberikan kepada Wajib Pajak. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK. departemen keuangan republik indonesia : 1. keputusan menteri keuangan republik indonesia nomor 56/km. Tarif Bunga Sanksi Administrasi Pajak Agustus 2021. 10/2022. Sedangkan pajak atas bunga pinjaman yang diterima oleh wajib pajak luar negeri dikenakan dengan ketentuan PPh Pasal 26 dengan tarif sebesar 20% dari jumlah brutonya. Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Pasal 19 ayat (1), Pasal 19 ayat (2), dan Pasal 19 ayat (3) 0,54% (nol. Sementara itu, tarif bunga per bulan sebagai dasar pemberian imbalan bunga ditetapkan 0,60%. Imbalan bunga ini timbul sebagai bentuk dari asas keadilan pajak, yakni sebuah keseimbangan dan timbal balik. Bunga deposito. 01/2021 tentang Uji Coba Penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada Proses Penetapan KMK dalam Bentuk. Surat yang diterbitkan oleh Kepala KPP atas nama Menteri Keuangan untuk membayar imbalan bunga kepada Wajib . Sumber: KMK No. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU PPh. memperhitungkan imbalan bunga dalam SKPIB dengan Utang Pajak dan/ atau pajak yang akan terutang. Wajib Pajak tidak mendapatkan imbalan bunga. d. dokumen kredit pajak sebagai pengurang Pajak Penghasilan. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang. 1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 34/KMK. 3. Definisi dari Imbalan Bunga Pajak. a. PUTUSAN. Nomor 11 : Diisi dengan tanggal Surat Pemberitahuan Tahunan atau Masa yang bersangkutan diterima di KPP. 0,50% (nol koma lima nol persen) KETIGA. Alasan meminta imbalan bunga sesuai aturan yang mendasari pemberian imbalan bunga. 16. B. 6. Istilah Pajak Dalam Bahasa Inggris dan Istilah Bea Cukai dalam Bahasa Inggris . Imbalan bunga diberikan terhadap kelebihan pembayaran pajak paling banyak sebesar jumlah lebih bayar yang. Secara spesifik, kegiatan penyerahan jasa bank yang tidak dikenakan pajak perbankan berupa pungutan. JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani menetapkan tarif bunga sebagai dasar penghitungan sanksi administrasi berupa bunga dan pemberian imbalan bunga atas pajak yang diadministrasikan Ditjen Pajak (DJP). 010/2021 tentang Tarif Bunga sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administratif Berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga; 3. Sehubungan dengan adanya pertanyaan mengenai perlakuan Pajak Penghasilan atas Pemberian imbalan bunga kepada Wajib Pajak, untuk memberikan kepastian dalam pelaksanaan ketentuan Undang-undang Pajak Penghasilan, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut: Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Imbalan bunga merupakan penghasilan yang diberikan oleh DJP atas pembayaran yang dilakukan atas SKP yang masih dalam proses keberatan jadi seperti bunga atas naruh deposito di DJP (misal), jadi wajar atas bunga tersebut dikenain pajak oleh DJP karena itu merupakan penambahan kekayaan WPKeputusan Menteri Keuangan Nomor 488/KMK. 40/PMK. Ketentuan sanksi administrasi pajak ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Berikut adalah simulasi perhitungan kupon/bunga/imbalan SBN: Investor/nasabah A memiliki ORI017 sebanyak Rp5. Imbalan Bunga. Putusan Pengadilan Pajak. 570. Hal ini mencerminkan adanya keadilan baik dari sisi wajib pajak maupun fiskus. TATA CARA PEMBERIAN IMBALAN BUNGA KEPADA WAJIB PAJAK. 1 JULI 2023 SAMPAI DENGAN 31 JULI 2023. wijaya87. Imbalan bunga. 301. Awalnya aturan tentang tata cara pemberian imbalan bunga tertulis dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 226/PMK. A. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), tarif bunga sanksi administrasi pajak merupakan dasar penghitungan sanksi administrasi berupa bunga dan pemberian imbalan bunga pada periode tertentu selama satu bulan. Wajib Pajak diberikan imbalan bunga dalam hal pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali, dikabulkan sebagian atau seluruhnya sehingga menyebabkan kelebihan pembayaran pajak. Imbalan bunga yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah sebesar 2% (dua persen) perbulan dari jumlah kelebihan. Pasal 19 ayat (1), Pasal 19 ayat (2), dan Pasal 19 ayat (3) 0,56% (nol koma lima enam persen) 2. Mengacu Pasal 92 ayat (1) PMK 18/2021 Dirjen Pajak menerbitkan SKPIB jika permohonan pemberian imbalan bunga yang disampaikan wajib pajak memenuhi ketentuan pemberian imbalan bunga dan mencantumkan nomor rekening dalam negeri wajib pajak. Ketentuan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan: Tarif bunga per bulan: 1. 010/2021 dan UU KUP s. Pasal 19 ayat (1), Pasal 19 ayat (2), dan. Sedangkan pajak atas bunga pinjaman yang diterima oleh wajib pajak luar negeri dikenakan dengan ketentuan PPh Pasal 26 dengan tarif sebesar 20% dari jumlah brutonya. 000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan bukan. 1 SEPTEMBER 2023 SAMPAI DENGAN 30 SEPTEMBER 2023. bahwa ketentuan mengenai tata cara penghitungan dan pemberian imbalan bunga terkait dengan Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak 2008 dan sesudahnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK. Sesuai dengan Pasal 95 ayat (1) dan (3) PMK 18/2021, perhitungan pemberian. Ketentuan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan: Tarif bunga per bulan: 1. , M. Soal 1. bahwa berdasarkan Diktum KEEMPAT Keputusan Menteri Keuangan Nomor 540/KMK. Pasal 88penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak; bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang; dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis; royalti atau. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN. JAKARTA, DDTCNews – Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 18/2021, pemerintah memerinci tata cara pemberian imbalan bunga terkait dengan pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Bunga / Denda Penagihan PPnBM. Pajak atas bunga pinjaman adalah pajak penghasilan (PPh) yang dikenakan atas. Istilah Umum Perpajakan. Ketentuan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan: Tarif bunga per bulan: 1. JAKARTA, DDTCNews – Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 18/2021, pemerintah memerinci tata cara pemberian imbalan bunga terkait dengan. BERUPA BUNGA DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA PERIODE. Maret 2022, telah ditetapkan tarif bunga sanksi perpajakan sebesar 0,54% hingga 2,21%. Penetapan tarif bunga per bulan oleh. Wajib Pajak berhak atas imbalan bunga dalam hal: 1. 708,65) Perhitungan aktuaris dengan metode Projected Unit Credit dan penggunaan asumsi-asumsi tersebut diatas menimbulkan kewajiban imbalan pasca kerja yang harus diakui dalam laba rugi perusahaan. Dengan kata lain, negara memperoleh manfaat penerimaan pajak lebih dulu atas piutang pajak yg belum incracht namun wajib mengeluarkan kembali atas skp yg telah dibayar ditambah imbalan bunga (UU KUP tahun 2000 dan sebelumnya), dan negara tidak memperoleh manfaat penerimaan pajak lebih dulu atas skp yg belum incracht namun. 010/2021 tentang Tarif Bunga sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administratif Berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga; 3. PPh Pasal 21. 361. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak; bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang; dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan. 10/2022. 2. Ketentuan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan: Tarif bunga per bulan: 1. Definisi dari Imbalan Bunga Pajak. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan. 13. Pasal 19 ayat (1), Pasal 19 ayat (2), dan Pasal 19 ayat (3) 0,60% (nol. 500. 2008 Pasal 4 Ayat (1) Huruf r is OK dan sah secara Pribadi; 2. Imbalan bunga juga diberikan terhadap pembayaran lebih Surat Tagihan Pajak yang telah diterbitkan berdasarkan Pasal 14 ayat (4) dan Pasal 19 ayat (1) sehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, yang memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa denda atau bunga. Batas Kenaikan Harga Tanah yang Ditanggung Pemerintah. Alamat jelas; 4. 15. Imbalan bunga = 2%X 9 X Rp100 juta = Rp18 juta. Imbalan Bunga: Ketentuan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 11 ayat (3), Pasal 17B ayat (3), Pasal 17B ayat (4), dan Pasal 27B Kewenangan penetapan tarif bunga per bulan sebagai dasar penghitungan sanksi administrasi berupa bunga dan pemberian imbalan bunga untuk periode selanjutnya. JAKARTA, DDTCNews – Wajib Pajak yang mendapatkan imbalan bunga harus mengajukan permohonan pemberian imbalan bunga. Sistem, Mekanisme dan Prosedur 1. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan. Imbalan Bunga. BERUPA BUNGA DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA PERIODE 1 JANUARI 2021 SAMPAI DENGAN 31 JANUARI 2021 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 42. 01/2021 tentang Uji Coba Penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada Proses Penetapan KMK dalam Bentuk. STP (Surat Tagihan Pajak) atas Bunga Penagihan PPN. Pasal 19 ayat (1), Pasal 19 ayat (2), dan Pasal 19 ayat (3) 0,60% (nol koma enam. cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak berikut imbalan bunga diatur dengan Peraturan Gubernur; b. bahwa berdasarkan Diktum KELIMA Keputusan Menteri. Perpajakan Tarif bunga per bulan 1. bahwa berdasarkan Diktum KELIMA Keputusan Menteri. DIVIDEN SEBAGAI OBJEK PAJAK. Bunga dari PPh yang tidak atau kurang dibayar dalam 1 Tahun Pajak. 18/PMK. Ketahui lebih lanjut dalam artikel berikut ini. Berdasarkan butir 5 a Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-04/PJ. Tag: Imbalan Bunga UU Cipta Kerja omnibus law Sanksi Administrasi Menteri Keuangan MUC Consulting Konsultan Pajak. PPh Pasal 21 untuk gaji, upah, honorarium, insentif, imbalan lainnya dalam. Untuk lebih memahami ketentuan umum perpajakan tentang Imbalan Bunga Pajak, silahkan disimak penjelasan seputar Imbalan Bunga Pajak berikut ini. memperhitungkan imbalan bunga dalam SKPIB dengan Utang Pajak dan/ atau pajak yang akan terutang. Nomor 7 : Diisi dengan alamat Objek Pajak (diisi dalam hal pemberian imbalan bunga PBB). 01/2021 tentang Uji Coba Penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada Proses Penetapan KMK dalam Bentuk. JAKARTA, DDTCNews – Tarif bunga yang menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi berupa bunga dan pemberian imbalan bunga pada periode 1—31 Desember turun dari patokan bulan lalu. 488/KMK. 10/2020 tentang Tarif Bunga sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan Pemberian. PMK No. TATA CARA PEMBERIAN IMBALAN BUNGA KEPADA WAJIB PAJAK MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI. 345. Jasa keuangan yang diserahkan secara langsung oleh perbankan kepada nasabah. Dalam beberapa kali perubahan ketentuan perpajakan tentang imbalan bunga, dapat diuraikan sebagai berikut : Dalam Pasal 11 ayat (3) UU Nomor 6 Tahun 1983, “ Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah jangka waktu satu bulan, Pemerintah memberikan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan. Penetapan tarif bunga per bulan tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 569,55+10. Berdasarkan PER-16/2016, pemotongan PPh Pasal 21 bagi orang pribadi dalam negeri bukan pegawai atas imbalan yang bersifat berkesinambungan, yang telah. Pemberian Imbalan Bunga Kepada Wajib Pajak. PEMBERIAN sanksi administrasi merupakan salah satu bentuk penegakan hukum di bidang perpajakan. Imbalan Bunga Ketentuan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Tarif bunga per bulan Pasal11ayat(3),Pasal17BayatObjek pajak atas bunga pinjaman terdiri dari bunga diskonto, bunga premium, serta imbalan atas jaminan pengembalian utang. Peraturan Menteri Keuangan – 121/PMK. Imbalan bunga yang terkait dengan PPh, PPN, dan PPnBM untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak 1995. Adapun Objek Pajak PPh Tidak Final adalah sebagai berikut: Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh. 000. bahwa berdasarkan Diktum KELIMA Keputusan Menteri Keuangan Nomor 488/KMK. Register. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), Pasal 17B ayat (3), Pasal 17B ayat (4), dan Pasal 27B ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,. Apa itu Restitusi Pajak dan bagaimana aturan baru tentang syarat percepatan Restitusi Pajak. KETENTUAN PERPAJAKAN TENTANG DIVIDEN. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 488/KMK. Dalam penagihan imbalan bunga, Ditjen Pajak (DJP) akan menerbitkan surat tagihan pajak (STP).